Transparansi Dana Desa

KOTAMOBAGU/ 25/ 2017 —Warning bagi kepala desa (kades) di Sulawesi Utara (lihat grafis). Se-Indonesia, 900 kades sudah ditangkap polisi karena terlibat penyalahgunaan dana desa (dandes). Hal ini dibeberkan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ‘belok’, kita tidak tutup mata,” ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut.

Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. “Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki,” katanya.

Ditegaskannya pula, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting. “Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif,” tuturnya.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa. “Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” tegas Jokowi.

Diketahui, untuk saat ini data Kejaksaan Tinggi Sulut, ada 11 laporan yang telah masuk ke kejaksaan. “Laporannya terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa,” ungkap Kajati Sulut Mangihut Sinaga MH, melalui Kasi Penkum Yoni Mallaka SH.

Belasan laporan tersebut, motifnya bermacam-macam. “Ada yang penggunaan dandesnya tidak sesuai mekanisme. Ada penggunaan dan pemanfaatan juga tidak sesuai. Ada juga dananya masuk ke dalam rekening pribadi,” papar Mallaka.

Untuk itu, Kejati bakal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran bantuan pemerintah pusat ini. Setiap Kejari akan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa, sejak penyaluran hingga realisasi.

Sebab itu, mencegah terjadinya penyimpangan dandes, urai Malaka, Kejati bersama jajaran makin intensif melakukan pengawasan ke daerah. “Ini adalah petunjuk dari Jaksa Agung berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Di mana, ada dandes yang disalahgunakan pemerintah desa,” tuturnya. “Yang penting semua harus sesuai aturan. Apa yang sudah direkomendasikan, itu yang dilakukan. Jangan main-main,” sambungnya.

Di sisi lain, ketika disinggung apakah pendamping dandes bisa terlibat penyelewengan? Menurutnya, semua tergantung hasil penyelidikan terhadap aparat desa. “Jika ada bukti-bukti yang mengarahkan seorang pendamping dandes terlibat penyelewengan, tentu kita proses hukum,” tegasnya. Pastinya, semua harus ada bukti yang cukup kuat untuk menentukan pihak pendamping penggunaan dandes ada yang terlibat. ( LM )

 

About Redaktur

Berita Lainnya

HRD Sutan Raja Diduga Berhentikan Karyawan Lokal Secara Sepihak

TOTABUANNATON.COM, Kotamobagu— HRD  Hotel Sutan Raja Kotamobagu, yang diketahui bernama Bapak Satria, kembali memperlihatkan sikap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *